(Liberalisme Ataukah Liberasi Berfikir?)
--- Seri 1 ---
Mengkritisi Pemikiran Ulil Abshar Abdalla
Oleh: La Ode Zulfikar Toresano
Pengantar
Dalam The Advanced Learner’s Dictionary of Current English, kata “liberal” diartikan antara lain: (1) giving or given freely; (2) open minded --- a broad mind --- free from prejudice; (3) (of education) directed chiefly towards the broadening of mind, not specially to professional or technical needs.
Arti yang ke-(1), bila dikaitkan dengan kata “Islam” maka pemaknaannya mungkin bisa dimekarkan hingga ke aspek-aspek esoterik; karenanya “kebebasan” yang dimaksud bisa saja bergerak melalui lintasan seperti yang dilukiskan oleh filsuf Soren Kierkegaard (1813 – 1855) sebagai the journey from aesthetic stage (bisa dibaca: dunia realitas) into spiritual stage; atau “kebebasan” itu dapat pula menstimulasi pemekaran “ruang spiritual” (spiritual space) dalam diri setiap manusia, seperti yang dimaksudkan Theodore Rotzack. Lagipula, bila kita konsisten dengan arti ke-(3), maka seharusnya kebebasan berfikir yang dimaksud tidak saja dilepaskan dari aneka batasan profesional atau teknis tertentu, tapi juga dari kungkungan dunia material. Bukankah ilmu matematika pun yang menjunjung tinggi rasionalitas (akal) memperkenalkan “bilangan imajiner” (bilangan ghaib) atau “integral tak terhingga”? Tentu saja spiritualitas di sini adalah yang menjunjung tinggi berbagai upaya yang dapat membudidayakan (atau membudikreatifkan; bukan sekadar membudisubstantifkan, seperti dalam wacana fifsafat yang dikembangkan oleh Descartes) potensi “akal”, seperti ditegaskan dalam Islam: “Agama adalah akal” (ad-dinu al-aql). “Jadilah seorang cendekiawan, atau penuntut ilmu, atau pendengar ilmu yang baik, atau pencipta ilmu, dan jangan menjadi yang kelima (orang bodoh) karena jika demikian engkau akan celaka.” (Hadits Rasulullah Muhammad SAW).
Oleh karenanya, akal merupakan perangkat untuk mengetahui kebenaran dan kepalsuan suatu informasi atau ilmu. Sehingga dengan mengenal kebenaran, seseorang bisa mengejar dan mengamalkannya. Hal yang sama, dengan mengetahui kepalsuan atau kebatilan, seseorang dapat menghindar dan menolaknya. Atas dasar itu, dari perspektif Islam, bila “argumen Allah terhadap hamba-Nya adalah Nabi”, maka “argumen antara hamba dengan Allah adalah akal”, begitu kata Imam Ja’far As-Shadiq AS (guru Imam Malik dan Imam Abu Hanifa).
Oleh karena itu, dalam hubungannya dengan pengfungsian akal, bagi yang belum mengenal agama (baca: Islam) pun tetap dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Namun demikian, keliru sekali bila dikatakan Allah SWT tidak mampu mengadili manusia tanpa sarana akal (akal manusia), sebab tidak logis bila dikatakan, misalnya, bahwa tungku peleburan baja tidak bisa (baca: tidak mampu) berfungsi sebagai korek api untuk menyalakan rokok di mulut seseorang secara langsung. Yang logis adalah orang itulah yang tidak akan mampu secara langsung menghadapi tingginya temperatur tungku (furnace). Sebab, kalau dia nekad, bukannya kenikmatan merokok yang akan didapatkannya, malah ia akan melumer seperti baja cair (melting steel) atau juga menjadi debu.
. Sampai di sini timbul pertanyaan: “Adakah batasan pemberdayaan akal itu?” Sebagian kelompok di kalangan ummat Islam berpendapat bahwa kendati agama memberi kebebasan kepada akal, namun ada yang dilarang untuk dipikirkan, misalnya tentang ruh.
“Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh.
Katakanlah: ‘Ruh itu termasuk urusan Tuhan-ku,
dan tidaklah kamu diberi pengetahuan, melainkan sedikit’.”
(QS 17: 85)
Kelompok ini kemudian memperkuat argumennya dengan menggunakan hadits Rasulullah Muhammad saw: “Kalau kalian mendengar gonggong anjing, atau suara keledai, maka mohonlah perlindungan Allah SWT karena mereka melihat apa yang tidak kalian lihat.” (HR Abu Dawud). Artinya, ada sesuatu di mana binatang bisa tahu, sedangkan manusia tidak. Oleh kalangan tertentu, pendapat seperti itu ditolak, setidaknya berdasarkan argumen: (a) Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk paling mulia. Sehingga bila ia mampu memberdayakan potensinya mencapai posisi yang terpuji (maqamammahmuda), mustahil kemampuannya lebih rendah dari binatang; (b) Dari ayat (QS 17: 85) di atas, timbul pertanyaan: Apakah kata “sedikit” pada ayat ini bisa diukur secara matematis? Bila jawabannya “ya” (“bisa”), berarti kekuasaan Allah SWT itu terbatas. Dan ini tidak logis. Lagi pula, ayat lain menyatakan bahwa: “ …… telah Kami (Allah SWT) berikan kepadanya rahmat dari sisi Kami, dan yang telah Kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi Kami (ilmu ladunni)” --- (QS 18 : 65).
Pertanyaan selanjutnya, bila Allah menganugrahkan ilmu tentang ruh pada pribadi-pribadi tertentu --- terutama seperti dimaksudkan dalam QS 33 : 33 --- pantaskan itu dipungkiri?
Kelompok yang disebutkan terakhir di atas menganggap ayat QS 17 : 85 itu harus dipahami: Allah menjawab bahwa ruh itu adalah “urusan Tuhan”, sedangkan “urusan Tuhan” tersebut dijelaskan pada ayat lain: “Sesungguhnya, urusan Tuhan (amruhu) apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya: ‘Jadilah!’, maka terjadilah ia.” (QS 36 : 82).
Istilah “kun fayakun” itu mengindikasikan kejadian tanpa proses (gerak atau gaya), atau kejadian serta merta. Dengan kata lain, kejadian ini tidak terikat oleh dimensi ruang dan waktu.
***
DARI segi pemahaman sains materialistik, gaya bisa dipahami dari Hukum Newton II, yakni hasil multiplikasi “massa” dan “percepatan”; sementara “percepatan” adalah “kecepatan” dibagi “waktu” atau disebut juga sebagai kecepatan yang berlaku pada suatu massa dalam kurun waktu tertentu.
Kendati demikian, dari perspektif filsafat (Mulla Shadra) kita kenal istilah gerak substansial (al-harakah al-jauwhariyyah) dan gerak aksiden, yang memiliki empat kategori: kuantitas (kamm), kualitas (kayf), posisi (wadh’), dan tempat (‘ayan).
Wolfgang Pauli --- pemenang Nobel Fisika (1945) --- menganggap bahwa partikel sub-atomic netron (neutrino) tidak bermassa, kendati saat ini muncul bukti (1998 --- di laboratorium Super-Kamiokande Jepang) bahwa ia memiliki massa yang sangat kecil, sekitar sepermiliar dari massa proton. Meski bermassa, eksistensi netron ini sangat misterius karena 18 persen dari “materi gelap” tersusun oleh neutrino. Sementara “materi gelap” itu tidak bisa diamati (ghaib) dengan menggunakan teleskop atau peralatan lain.
Untuk menyegarkan pemahaman tentang “materi gelap” tersebut, mari kita ingat kembali teori “Lubang Hitam” (Black Hole Theory) yang terkenal dengan “radiasi benda hitam”-nya. (Informasi terbaru tentang “Black Hole” diumumkan oleh NASA pada 19 November 2002. Dalam laporannya, NASA juga menyatakan bahwa “Black Hole” tersusun oleh neutrino). Dalam fisika, benda hitam tidak harus selalu berarti ia merupakan benda berwarna hitam, tetapi bisa juga penyerap energi sempurna dan pemancar energi sempurna. Benda demikian sepenuhnya menyerap semua panjang gelombang cahaya yang jatuh di atasnya. Lalu, kalau dipanaskan, ia memancarkan atau meradiasikan seluruh gelombang cahaya yang pernah diserapnya. Karena benda-benda berwarna hitam yang kita kenal berperilaku seperti itu, maka mereka disebut “benda hitam”.
Dari eksplorasi alam semesta telah diidentifikasi bahwa salah satu dari tujuh “lubang hitam” yang diketahui, bobotnya mencapai 6,1 kali bobot matahari. Kendati demikian, para astronom masih saja mengatakan bahwa “Black Hole” merupakan fenomena yang sulit dilihat karena materi yang jatuh padanya berubah menjadi berkas cahaya, yang kemudian tidak dapat lolos sebab ditarik kembali olehnya (lubang hitam itu). Atas dasar ini, ahli fisika Stephen Hawking mengatakan, upaya menemukan lubang hitam sama dengan mencari kucing hitam di dalam ruang tanpa cahaya. Untuk itu, para astronom menggunakan cara dengan mengukur efeknya terhadap bintang terdekat. Obyek misterius yang dikitari bintang itulah yang disebut “lubang hitam”. Dalam kaitan ini, para astronom dapat melihat piringan akresi yang terbentuk oleh materi dan energi yang ditarik ke dalam “lubang hitam” itu.
Begitu misteriusnya “lubang hitam” tersebut sehingga Hawking pun (1973) hanya mampu berasumsi dengan menggunakan pendekatan “asas ketidakpastian” (Theory of Uncertainty) yang ada dalam mekanika kuantum, bahwa “lubang hitam” yang berputar itu haruslah menciptakan dan memancarkan partikel (cahaya).
Pertanyaannya, mengapa Hawking yang “berpikir sangan liberal” itu mentok pada batasan ketidakpastian? Lalu kepadanya mungkin perlu pula ditanyakan, apa yang menyebabkan terjadinya perputaran awal dari “lubang hitam” tersebut? Atau, berapa besar kecepatan putar “Black Hole” (yang tersusun dari neutrino) itu?
Yang lebih mencengangkan lagi adalah bahwa “partikel elementer” (makhluq) yang lebih kecil dari proton dan netron, yang juga disebut quark, dan semula hanya dianggap merupakan khayalan matematik --- oleh Murray Gell Mann dan George Zweg (1964) --- karena tidak pernah ada dalam keadaan bebas, sudah bisa teridentifikasi di laboratorium.
Hingga kini telah dikenal enam jenis quark (yang bermuatan +2 / 3 dan -1 / 3 muatan proton): up, down, strange (quark aneh), charm (ditemukan pada tahun 1974), bottom / beauty (terdeteksi pada tahun 1977), dan top / truth (ditemukan pada tahun 1995).
Bersama-sama dengan lepton dan partikel interaksi (gauge-boson), keenam jenis quark tersebut menyusun jagat raya beserta isinya. Anehnya lagi, quark hanya dapat hidup di dalam partikel-partikel sub-atomic seperti proton dan netron. Dan bahwa gaya kuat yang mengikat quark di dalam partikel tersebut makin meningkat bila hendak dikeluarkan.
Sementara itu, Michel Talbot, dengan menggunakan pendekatan fisika kuantum (Max Planck) --- yakni ilmu fisika yang mempelajari paket-paket energi khas (terdiri dari foton dan elektron yang saling berinteraksi), yang disebut kuantum, yang memancarkan dan menyerap cahaya dan bentuk radiasi elektro magnetik --- memaparkan tentang adanya partikel-partikel yang mampu bergerak melebihi kecepatan cahaya.
Harga kecepatan partikel-partikel ini bila dimasukkan dalam rumus “dilatasi waktu” (pembengkakan waktu) akan didapatkan hasil akhir “waktu tak terhingga” (waktu ghaib).
Dengan memasukkan semua harga-harga di atas ke dalam formula Hukum Newton II, akan didapatkan harga “gerak tak terhingga” (atau “gerak ghaib”).
***
BILA kejadian yang terikat oleh hukum proses bisa masuk dalam kategori tak terhingga (ghaib), lalu bagaimana dengan kejadian tanpa proses (kun fayakun)? Maka, ruh adalah wujud non-materi. Sedangkan tempat ruh adalah badan manusia. Tetapi, karena ruh yang non-materi itu tidak terikat oleh dimensi ruang dan waktu, maka keberadaannya (ruh) di dalam badan tidak bisa diartikan menempati ruang. Dan bahwa ruh yang ada di dalam badan tersebut memiliki tingkatan-tingkatan yang tidak akan dibahas di sini.
Akal adalah salah satu kekuatan ruh manusia dalam wujud non-materi, sama dengan kekuatan-kekuatan lainnya seperti cinta, benci, marah, dan lain-lain. Sedangkan otak, bersama-sama dengan mata, hidung, kuping, dan sebagainya, merupakan sarana (berwujud) materi bagi akal untuk mendapatkan ilmu dan informasi. Jadi, otak bukanlah pemilik ilmu, tetapi merupakan pangkalan ilmu dan informasi; kendati ia bukan pangkalan akhir. Dengan kata lain, pemilik ilmu bukan otak. (Kajian saintifik tentang “otak” ini, insya Allah akan dibahas pada kesempatan lain).
***
SESUNGGUHNYA, liberalisme berfikir berawal menjelang dijadikannya Adam AS sebagai seorang khalifah di muka bumi. Ketika itu Allah SWT berfirman, “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Lalu mereka (para Malaikat) berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang membuat kerusakan……, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” (QS 2 : 30).
Ada yang menafsirkan, sikap kritis para malaikat tersebut justru merupakan refleksi dari sikap monoteistik mereka, bahwa kehadiran manusia hanya akan mengganggu ke-khusu’-an praktik peribadatan mereka kepada Allah SWT.
Sikap konsistensi monoteistik mereka itu dibuktikan dengan tetap patuhnya kepada Allah, yakni tatkala kemudian mereka sujud kepada Adam AS atas perintah Allah SWT. Bahwa ada sebagian yang melakukan desersi (iblis), itu anggap saja sebagai pengecualian (lihat QS 2 : 34) atau risiko profesi.
Dua ayat Al-Qur’an tersebut (QS 2 : 30 dan 2 : 34) mengajarkan bahwa perbedaan pendapat bukan hanya harus dihargai, tetapi bahkan harus diciptakan dan dikritisi. Untuk itu pulalah mengapa Allah mendorong manusia mengoptimalkan pemberdayaan akalnya (Al-Qur’an), yang tentu saja harus diawali dari sikap penasaran dan bertanya. Tanpa sikap penasaran dan bertanya, mustahil terjadi pemberdayaan akal. Bahkan yang timbul justru “memperdayakan” akal atau “akal-akalan”. Inilah penyakit patologis yang diidap oleh syaitan yang notabene ada juga yang berasal dari golongan manusia, selain dari gerombolan jin (QS 6 : 112).
Tetapi, sikap penasaran yang tidak didukung dengan keluasan wawasan akan menjadikan seseorang laksana katak di bawah tempurung atau semut-semut pencari Tuhan seperti yang dikisahkan oleh Imam Muhammad Baqir (as) berikut ini:
Semut A: Eh, menurutmu, Tuhan itu seperti apa? Mirip kita kali ya?
Semut B: Tuhan? Huss, jangan sembarangan, Tuhan sama sekali tidak mirip kita. Kita hanya mempunyai sebuah sengat, sedangkan Tuhan mempunyai dua buah.
***
SIKAP syur sendiri (gede rasa / GR), shok berijtihad seperti semut-semut tersebut sangat menghawatirkan Imam Ja’far As-Shadiq AS.
Pada masa Imam Ja’far AS, terdapat tiga aliran pemikiran (teologi), yakni:
1. Determinisme /Jabariyah (determinisme total dan determinisme moderat).
2. Tafwid /Qadariyah [kelompok rasionalis / Mu’tazilah radikal dan Mu’tazilah (neo Mu’tazi-lah) moderat].
3. Yang mempertemukan Qadariyah dan Jabariyah (mazhab Ahlul Bait --- lihat QS 33 : 33).
***
DALAM hubungannya dengan liberalisme berfikir, kami hanya akan paparkan aliran Tafwidh. Itu pun hanya sedikit saja. Aliran ini (Tafwidh) berpendapat bahwa manusia memperoleh limpahan kekuasaan dari Allah SWT. Dengan kata lain, Allah tidak berurusan dengan hamba-Nya dan tidak ikut campur dalam perbuatan yang dilakukannya. Allah tidak berkuasa mencegah manusia melakukan sesuatu dan bahwa kehidupan manusia tidak tunduk pada kehendak Ilahi yang mengatur. Di sini berlaku penafian totalitas kehendak Ilahi dan kemampuan-Nya yang meliputi seluruh kejadian alam, serta penyangkalan terhadap ilmu Allah (baca: hukum Allah) sebagai awal dari sistem alam secara umum.
Dalam babakan selanjutnya, muncul kelompok Neo-Mu’tazilah yang berpendapat bahwa hukum Allah SWT (termasuk yang dikatakan Rasul-Nya) tidak diperlukan lagi untuk mengatur kehidupan ini. Berdasarkan teori mereka, teori kausal atau sistem sebab akibat harus diingkari, dan sebagai gantinya, menerima faktor “kebetulan” sebagai tafsiran adanya segala sesuatu. Dan bahwa hukum kausal hanya berlaku di dunia materi yang terbentuk dari atom-atom (atau juga sel-sel), bukannya di dunia spiritual atau dunia internal atom-atom itu sendiri (sub-atomic).
Terhadap pandangan tersebut, mazhab Ahlul Bait antara lain melontarkan kritik sebagai berikut: Seandainya manusia diberi akal memilih sebebas-bebasnya karena telah dilimpahi kekuasaan dari Allah SWT, dan bahwa Allah tidak memiliki kepedulian lagi atas manusia, niscaya wajib bagi Allah meridhoi apa yang mereka pilih (tentukan), dan mereka berhak mendapatkan pahala dari-Nya, dan tidak wajib adanya siksaan atas kejahatan mereka. Maka barangsiapa beranggapan bahwa Allah SWT melimpahkan hak sepenuhnya kepada hamba-Nya berkenaan dengan perintah dan larangan-Nya (yakni boleh taat, tetapi juga boleh ingkar), maka berarti dia telah menisbatkan kelemahan dan ketidakmampuan (al-‘ajz) kepada-Nya, dan mewajibkan atas diri-Nya menerima setiap amal perbuatan manusia. Itu juga berarti ia telah membatalkan perintah dan larangan Allah, janji dan ancaman-Nya, dengan dasar bahwa Allah telah melimpahkan hak kepada manusia untuk memilih, sebab orang yang diberi hak itu tentu akan bertindak (berbuat) sesuai dengan kehendaknya.
Dalam kaitan itu, patut direnungkan (bukan menghakimi, karena menghakimi keyakinan atau keimanan seseorang adalah hak Allah SWT) ayat Al-Qur’an sebagai berikut: “Apakah kamu beriman kepada sebagian Al-Kitab (Al-Qur’an) dan ingkar terhadap sebagian yang lain? …… Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat.” (QS 2 : 85).
Dengan mengkritik aliran Tafwidh, mazhab Ahlul Bait tidak lantas terjerumus pada ekstrim yang lain, yakni “Jabariyah”, yang beranggapan bahwa manusia terpaksa dalam mengerjakan perbuatannya. Dan bahwa perbuatan baik dan buruk yang dilakukannya merupakan perbuatan Allah yang berlaku dalam dirinya. Padahal jelas sekali Al-Qur’an menyatakan: “Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikitpun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri” (QS 10 : 44). “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar” (QS 30 : 41).
Mazhab Ahlul Bait berpendapat bahwa Allah SWT menciptakan makhluk dengan kekuasaan-Nya, dan memberi kemampuan untuk berikhtiar (beribadah). Kemudian, Dia memerintahkan dan melarang mereka menurut apa yang dikehendaki-Nya. Dan memberi ganjaran atas tindakan manusia dengan berdasarkan kemampuan yang telah diberikan-Nya kepada mereka karena Dia sangat Adil dan Bijaksana.
Selanjutnya --- masih menurut mazhab Ahlul Bait --- ilmu atau hukum Allah bisa mengalami perubahan dan pembatalan (atas izin-Nya).
“Allah menghapus apa saja yang dikehendaki-Nya dan
menetapkan (apa yang Dia kehendaki), dan disisi-Nyalah
terdapat Ummul Kitab.”
(QS 13 : 39)
Inilah yang disebut bada’ (kemunculan sesuatu yang sebelumnya belum muncul). Dalam Al-Qur’an banyak sekali contoh-contoh bada’, antara lain terselamatkannya Nabi Ibrahim AS dari panggangan api.
***
KEBIMBANGAN kalangan Mu’tazilah (atau juga Neo-Mu’tazilah) dalam hal berlakunya hukum kausal secara umum adalah disebabkan dugaan bahwa hukum tersebut bersifat eksperimental. Sehingga, ketika eksperimen-eksperimen ilmiah yang dilakukan oleh seseorang (atau institusi apa pun) mengalami kegagalan dalam menyingkap relasi antara hukum sebab-akibat dan terwujudnya akibat tertentu setelah adanya sebab tertentu, mereka lantas menyimpulkan hal tersebut berada di luar sistem sebab-akibat. Maka, jangan heran bila kemudian muncul ijtihad-ijtihad aneh yang menyoroti berbagai teks Al-Qur’an, misalnya tentang hukum keadilan Tuhan, mengenakan jilbab, hukum nikah beda agama, dan sebagainya.
Secara esensial, hipotesis tentang munculnya semua kaidah dan hukum ilmiah pada diri manusia serta kesempurnaan pemikirannya --- yang didasarkan pada perasaan dan eksperimen --- merupakan penyebab utama kekacauan pemikiran Barat, yang juga memengaruhi supporter-nya di Timur.
Secara tersirat, klaim humanistik kalangan Mu’tazilah bahwa tindakan mereka didasarkan pada rasionalitas, tanggungjawab, dan kesadaran diri, masih bisa diperdebatkan. Jika yang dimaksud dengan rasional adalah kemampuan untuk memecahkan persoalan, bukankah topeng monyet yang bernama “Sarimin” juga rasional? Dengan profesional ia (Sarimin) mendemonstrasikan aneka ketrampilan yang belum tentu bisa dilakukan oleh seorang manusia. Atau juga, bukankah di Amerika Serikat (1998) ada gorila --- bernama Koko --- yang bisa mengobrol dan menjawab pertanyaan-pertanyaan manusia lewat Internet?
Pada saat yang sama, bagaimana kita dapat menjelaskan perilaku “tidak rasional” dari sekelompok orang (yang disebut sebagai kalangan profesional) yang menciptakan kredit macet (non performing loan), atau warga yang memilih lurah karena ikatan emosional, bukan karena visi dan programnya?
Kemudian, bila argumen “tanggung jawab” yang mereka banggakan, bagaimana dengan anjing pelacak yang dengan disiplin tinggi mencari barang-barang terlarang di suatu bandara, kemudian melapor kepada tuannya? Bandingkan dengan tidak adanya tanggung jawab penegakan hukum atas berbagai pelanggaran dalam suatu masyarakat atau kehidupan berbangsa dan bernegara?
Argumen “kesadaran” pun patut dipertanyakan. Bila kesadaran diri adalah kemampuan untuk mempersepsi eksistensi dirinya, lalu bagaimana kita menjelaskan lengan-lengan (binatang) gurita yang masing-masing mampu bergerak dengan inisiatif sendiri karena dikontrol oleh sebuah elaborasi dari sistem saraf yang berisi sekitar 50 juta neuron dengan diorganisir oleh simpul saraf? Bandingkan dengan kesadaran semu (pseudo consciousness) masyarakat dunia saat ini yang terbius oleh aneka propaganda kapitalisme mutakhir atau neoliberalisme? (Silahkan baca isu-isu tentang postmodernisme dengan tokohnya seperti Jean Beaudrillard dan Jacques Derrida).
Banyak dalil-dalil saintifik yang bisa disajikan dalam bentuk rumus-rumus untuk dibenturkan dengan argumen-argumen kelompok rasionalis (Mu’tazilah) itu. Sayang sekali, belum bisa dipaparkan pada kesempatan ini.
***
AYATULLAH Mutahhari menunjukkan bahwa pada diri manusia ada sifat kehewanan dan kemanusiaannya. Karakteristik khas dari kemanusiaannya ialah “iman” dan “ilmu”. Oleh karenanya perbedaan mendasar antara manusia dan makhluk-makhluk lainnya terletak pada iman dan ilmu.
Berkaitan dengan ini, Islam memandang bahwa akal sebagai ciptaan Allah yang pertama, seperti halnya nur Muhammad. Inilah yang dimaksud dengan asas the couple existence yang berlaku untuk semua ciptaan-Nya (QS 36 : 36).
Sampai di sini dapat dikatakan bahwa dalam pendakiannya menuju puncak kesempurnaan, manusia mutlak membutuhkan peran iman dan ilmu atau peran Nabi dan akal. Tanpa akal (ilmu) yang difungsikan secara benar, mustahil bisa ditangkap pesan-pesan Nabi (iman). Kalaupun dapat ditangkap, ia ibarat gelombang radio berfrekuensi kacau.
Sehingga keduanya --- akal (ilmu) dan Nabi (iman) --- merupakan mediator bagi perambatan gelombang cahaya Ilahiah (QS 24 : 35) yang dapat menerangi atau mencerahkan kegelapan tak bertepi.
Karena iman (melalui peran Nabi) dan ilmu (akal) merupakan karakteristik kemanusiaan, maka pemisahan keduanya akan merendahkan martabat manusia. Iman tanpa ilmu mengakibatkan kebodohan, fanatisme, dan keterbelakangan. Ilmu tanpa iman bisa digunakan untuk memuaskan hawa nafsu liar. Islam adalah satu-satunya agama yang memadukan iman (peran Nabi atau wahyu Allah SWT) dan ilmu (akal). Sayangnya, persepsi tentang nilai-nilai akal dan iman mayoritas ummat Islam masih jauh dari yang dinyatakan oleh Imam Ali KW (karamallahu wajhah) dalam Nahjul Balagha.
***
KELOMPOK Tafwidh yang disebutkan di depan sangat getol menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an. Begitu getol-nya sehingga --- oleh kalangan tertentu --- aktifitas berijtihad mereka dianggap mirip penyakit ngompol (inkontinesia urin). Dalam wacana kedokteran, apabila seseorang mengalami kerusakan klep splinter, maka ia akan menderita ngompol yang tidak terkendali. Maka hasil ijtihadnya bukan lagi memberi kesejukan, malah menyebarkan bau sangit (pesing). Apalagi jika si penderita doyan makan jengkol.
Maka, sah-sah saja bila timbul resistensi atas ijtihad-ijtihad yang dianggap serampangan itu. Tetapi, reaksi yang berlebihan --- seperti mengkafirkan atau menghukum mati pencetus gagasan itu --- adalah suatu kenaifan dan justru kontra produktif bagi perkembangan Islam, khususnya pembudidayaan pemikirannya. Seharusnya, serangan yang berupa peluru-peluru atau rudal-rudal pemikiran harus dijawab dengan serangan-serangan pemikiran pula. Ini baru adil. Bukankah Al-Qur’an menganjurkan untuk tidak berlebih-lebihan dalam berbagai hal? Lagi pula, dari gesekan-gesekan pemikiran tersebut akan timbul panas yang --- kalau kita cerdas --- bisa ditangkap energinya untuk kemudian dikonversikan menjadi energi pencerahan pemikiran (dialektik der aufklarung). Atau dari perspektif lain, bukankah dari gaya-gaya pemikiran yang tercecer itu bisa dibentuk menjadi satu resultan gaya pemikiran baru yang nilainya lebih besar dari gaya-gaya semula? Bukankah Neils Bohr, dengan menggunakan terma Fisika Quantum, telah memperkenalkan adagium: “Contraria Sum Complementer” (diantara berbagai pertentangan ada hal yang bersifat saling melengkapi)?
Bumi ini memang hanya bisa diwarisi oleh orang-orang cerdas! Bukankah begitu pesan yang ditangkap dari Al-Qur’an?
***
BILA Islam diibaratkan sebagai suatu konstruksi mesin, tentu ia harus dimodifikasi terus seiring dengan bertambahnya usia mesin dan juga kondisi tempat di mana mesin itu digunakan; sebab, bila tidak, efisiensinya akan menurun bahkan bisa menjadi besi rongsokan. Tentu saja struktur dasar dan prinsip kerja dasar dari mesin tersebut tidak perlu dirubah. (Mengapa prinsip kerja dasar dan struktur dasarnya tidak perlu dirubah? Untuk menjawabnya perlu penjabaran khusus dari perspektif logika dan filsafat penciptaan). Demikian pula “buku panduan”-nya (manual-nya). Untuk manual-nya cukup diberi penafsiran atau penjabaran-penjabaran baru agar lebih kontekstual, tetapi tetap mengacu pada prinsip dasarnya.
Persoalannya adalah siapa yang berhak dan pantas memberikan penafsiran atau penjabaran-penjabaran baru tersebut? Apa persyaratan orang seperti itu? (Dalam bahasa agama disebut “mujtahid”). Apa risikonya bila setiap orang bebas mengklaim bahwa ia berhak dan kapabel untuk memberi ulasan atau penjabaran atas manual tersebut? Bila ada penjabaran yang sama sekali mengabaikan manual-nya, atau dengan kata lain hendak dibuat manual baru, apa jaminannya bahwa manual baru tersebut tidak akan merusak sistem (mekanisme) kerja mesin? Bukankah upaya membuat manual baru berarti menjebak semua orang (yang berkepentingan dengan mesin tersebut) dalam tempurung spekulatif yang mendorong mereka untuk bertindak atas dasar prinsip trial and error dan meraba-raba untuk menemukan pola (seeking a pattern) baru? Bukankah mesin Islam itu sudah memiliki pola (manual) dasar, sehingga upaya untuk menggantikannya merupakan pemborosan sumber daya? Bagaimana jika risiko yang timbul membahayakan jiwa banyak orang? (atau dalam bahasa teologi: merusak aqidah); bukankah hal demikian identik dengan jahiliyah atau imperialisme pemikiran yang berlindung dibalik rasionalitas, kebebasan berpikir, dan modernitas?
Seharusnya ummat Islam mau belajar dari kegagalan sistem lain yang menerapkan metode trial and error dalam upaya menemukan format tatanan kehidupan yang paling tepat. Mari kita ambil sistem ekonomi sebagai contoh, karena sistem ekonomi --- yang didalamnya tercakup sistem perbankan --- merupakan urat nadi kehidupan masyarakat.
Sistem sosialisme yang menganut prinsip ekonomi terpusat sudah terbukti hancur berkeping-keping. Strategi pembangunan ekonomi yang dikembangkan oleh Stalin (Uni Sovyet) sangat bertumpu pada pengembangan industri berat yang hanya dikendalikan oleh segelintir elite politik yang duduk di partai (diktatur birokrasi oligarkis). Akibatnya tercipta kesenjangan ekonomi yang sangat lebar antara elite politik dan kaum proletariat. Demikian pula yang terjadi di RRC (China), di mana Mao Zedong (1893 – 1976) melalui revolusi kebudayaan atau kebijakan “Lompatan Raksasa ke Depan” (1956) --- yang terkenal dengan strategi swadaya melalui pengembangan industri ringan dan pertanian --- telah menciptakan korban jutaan orang.
Kini, baik RRC maupun semua negara pecahan Uni Sovyet menerapkan sistem ekonomi kapitalisme yang bertumpu pada prinsip “mekanisme pasar bebas” (harap dibedakan dari “pasar sosial”). Suatu kebijakan yang sangat absurd karena “keluar dari kandang macan, masuk ke dalam mulut harimau”.
Di lain pihak, sistem ekonomi kapitalisme yang juga terjebak dalam lingkaran syaitan “trial and error” sama memperlihatkan ketidakmampuannya dalam menciptakan tatanan ekonomi dunia yang sehat dan seimbang. Seperti diketahui, sejak kelahirannya, kapitalisme sangat membanggakan “mekanisme pasar”, seperti diajarkan oleh Adam Smith. Dalam bukunya, The Wealth of Nations (1776), Adam Smith (seorang Skotlandia) menyatakan antara lain, bahwa secara kodrati setiap manusia akan senantiasa memiliki dorongan untuk meningkatkan kehidupannya agar lebih baik “bagi dirinya sendiri”. Semakin besar mendapatkan kebebasan, semakin cepat ia menemukan kebahagiaan itu. Masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang memberi peluang bagi warganya untuk melakukan hal-hal yang baik “bagi dirinya sendiri”.
Prinsip di atas kemudian mendasari falsafah individualisme yang selanjutnya dijadikan acuan prinsip demokrasi, hak asasi manusia (HAM), dan ekonomi pasar. Yang mengejutkan, pada tataran implementasi, teori tersebut justru menciptakan tatanan yang dekaden.
Dalam dekade 1930-an, ekonomi pasar dilanda depresi karena ketidakmampuan --- untuk secara konstan --- menggapai full employment (kesempatan kerja penuh) dan kemakmuran masyarakat luas. Kondisi ini mengilhami John Maynard Keynes (1883 – 1946) untuk melahirkan konsep yang menekankan pentingnya peran pemerintah melalui kebijakan fiskal dan moneter. Sama dengan konsep sebelumnya, konsep Keynes pun sangat didewakan sebagai penggerak tatanan ekonomi kapitalisme. Salah satu kecongkakan Keynes adalah ketika ia mengatakan bahwa investasi hanya dapat dilakukan oleh pengusaha-pengusaha besar yang memperoleh kredit investasi dari bank formal (atau juga dari penanaman modal asing --- Penulis). Dengan kata lain, ia mereduksi atau memarjinalkan peran rakyat kecil yang justru sangat dihargai dalam konsep Islam (QS 28: 5).
Keynes dan pendukungnya --- para ekonom neoklasik --- tidak pernah berpikir bahwa “ekonomi rakyat” (baca: “ekonomi ummat Islam”) dapat secara riil merupakan kekuatan investasi yang meski nilainya kecil-kecil dari dana sendiri (tabungan di bawah bantal atau tikar), tetapi bila dijumlahkan bisa menjadi besar sekali.
Karena dari sono-nya sudah bertentangan dengan fitrah kemanusiaan (QS 30 : 30), akhirnya teori ekonomi ala Keynes dimasukkan dalam kamar mayat ekonomi untuk diotopsi, dan kini masyarakat kapitalis kembali lagi menganut “pasar bebas” (neoliberalisme) yang memanipulasi institusi-institusi ekonomi internasional, seperti WTO (World Trade Organization), IMF (International Monetary Fund), Bank Dunia, GATT (General Agreement on Tariffs and Trades) sebagai alat ekploitasi. IMF, misalnya; kehadirannya di negara-negara Dunia Ketiga bukannya bertindak sebagai dokter ekonomi yang mampu menolong pasien yang sedang sekarat, ehh …… justru malah bertindak seperti dukun cabul. Tiga resep utama yang ditawarkannya: privatisasi, deregulasi, dan liberalisasi, tidak lebih ibarat candu yang melumpuhkan logika waras.
***
BAGI ummat Islam, daripada membuang energi mencari model pembangunan ekonomi, mengapa tidak mem-by pass saja untuk menerapkan konsep ekonomi Islam yang acuan dasarnya banyak ditemui dalam ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadits Nabi Muhammad SAW? Yang perlu dimusyawarahkan atau diijtihadkan adalah persoalan-persoalan teknis, bukan pada kerangka dasarnya. Tetapi yang terlibat dalam proses ijtihad itu cukup yang ahli di bidang ini saja; artinya, juragan kodok (misalnya) tidak perlu dilibatkan. Ia cukup diberi tugas untuk memberi masukan-masukan kepada para ulama agar tidak membingungkan ummat tatkala membuat “fatwa kodok”.
***
BERDASARKAN pemikiran Qur’ani, pribadi-pribadi yang berhak menjabarkan pemaknaan manual mesin Islam itu (Al-Qur’an) sudah ditunjuk oleh Pembuatnya (Pembuat manual tersebut juga adalah Pembuat mesin Islam, yakni Allah SWT).
“Tidak menyentuhnya [memahami Al-Qur’an secara utuh
(dzahir wal bathin) --- Penulis] kecuali orang-
orang yang disucikan.”
(QS 56 : 79)
Pertanyaannya, siapa-siapa saja yang disucikan oleh Allah itu? Apakah setiap orang memiliki peluang dan kapasitas yang sama untuk memberdayakan dirinya secara optimal sehingga bisa mencapai maqam suci seperti dimaksudkan dalam ayat tersebut?
Lalu, mengapa pula Allah SWT dengan menggunakan hak prerogatif-Nya (dengan paradigma “top-down policy”) menunjuk langsung Rasulullah Muhammad SAW beserta “inner circle”-nya (Ahlul Bait-nya) sebagai pribadi-pribadi yang disucikan? (lihat QS 33 : 33).
Bila, untuk kepentingangan da’wah, pribadi-pribadi suci tersebut (QS 33 : 33) memperbanyak atau mereproduksi mesin Islam itu dalam bentuk miniatur --- tetapi tidak merubah prinsip dasarnya --- berhakkah mereka menunjuk orang-orang tertentu (apalagi secara lintas generasi) untuk membuat penafsiran-penafsiran atau penjabaran-penjabaran baru atas manual termaksud? Bila mesin-mesin miniatur ini dititipkan atau diberikan kepada setiap orang (ummat), berhakkah orang-orang tersebut melakukan aneka modifikasi mesin sesuai dengan tuntutan lingkungan dan perkembangan zaman?
Pertanyaan-pertanyaan seperti itu perlu dibahas lebih lanjut. [Dalam hubungan ini, pada kesempatan lain juga perlu kami publikasikanakan terjemahan tulisan Ayatullah Mutahhari, “Ijtihad in the Imamiyyah Tradition”, yang kami ambil dari Jurnal Al-Tawhid Vol. IV, No. 1].
***
IMAM Ja’far sering menasehati orang-orang yang berpaham “Tafwidh” tersebut. Tentu saja Imam tidak bermaksud membungkam semangat ijtihad mereka. Yang beliau maksudkan adalah agar masing-masing pihak harus membawa beban sesuai dengan kemampuannya (QS 17 : 84). Yang jawara atau Hansip kelas kampung jangan sok mengeluarkan pendapat seperti layaknya Panglima Angkatan Bersenjata. Yang profesinya sebagai makelar tanah jangan berlagak seperti Bill Gates yang CEO-nya Microsoft Ltd itu. Singkatnya, masing-masing pihak --- apalagi yang bernama kekuatan politik atau intelektual --- harus tahu diri dan punya rasa malu. Jangan sampai Hadits Rasulullah SAW: “Malu adalah sebagian dari iman” dibuatkan ijtihad barunya menjadi: “Malu-maluin adalah sebagian dari iman”. “Serahkanlah persoalan kepada ahlinya”, begitu sabda Rasulullah Muhammad SAW. Bukankah inti keteraturan hidup bermasyarakat itu adalah “tahu diri” (bukan “tahu sumedang”)?
ISLAM bisa diibaratkan sebagai mesin universal yang manual-nya adalah Al-Qur’an. Sementara, Al-Qur’an berisikan ayat-ayat: (a) Muhkam (memiliki makna yang jelas dan tegas); (b) Mutasyabih [terselubungi maknanya sehingga tidak dapat atau sangat sulit diketahui secara pasti (terkecuali oleh orang-orang tertentu); (c) Nasikh [sesuatu (ketentuan) yang me-nasakh-kan (menghapus atau menggantikan) ketentuan sebelumnya]; dan (d) Mansukh (sesuatu yang di-nasakh-kan).
Pertanyaannya, apakah setiap orang memiliki kapasitas dan kepantasan (atau keadaban) untuk menfasirkan ayat-ayat “mutasyabih” itu?
Jika Al-Qur’an diturunkan untuk menjadi petunjuk bagi manusia, tentu ia bisa dipahami secara utuh. Sebab, bila tidak, eksistensinya menjadi sia-sia. Menurut mazhab Ahlul Bait, Imam Ali lah yang secara sempurna diajari oleh Rasulullah Muhammad SAW. “Tidak satu pun yang tidak diajarkan Rasulullah SAW kepadaku”, begitu kata Imam Ali KW. Ini diperkuat oleh sabda Rasulullah Muhammad SAW: “Aku adalah gudang ilmu, hendaklah lewat melalui pintu (Ali).” (Al-Mustadrak oleh Al-Hakim, jilid III, hal. 126; Jami’ As-Shagir oleh Suyuti, jilid I, hal. 93, terbitan Yamaniyyah; dan sebagainya).
Tentang keluasan ilmu Imam Ali itu, Siti Aisyah (ra) mengatakan: “Adapun dia itu (Ali) adalah orang yang paling mengetahui tentang Sunnah.” Riwayat ini di-takhrij oleh Abu ‘Umar (dikutib oleh At-Thabari dalam buku Dzakha’irul ‘uqba fi Manaqib Dzawil Qurba, hal. 78, terbitan 1967 M). Dan Khalifah Umar bin Khattab (ra) pun sering meminta bantuan kepadanya (Ali) untuk menyelesaikan berbagai persoalan, antara lain untuk menjawab pertanyaan seorang Pastor Kristen, yang bertanya: “Dimanakah letaknya neraka?”, setelah mengajukan pertanyaan pertama (kepada Khalifah): “Apakah Anda pernah membaca di dalam Al-Qur’an ada disebutkan bahwa surga yang luasnya meliputi langit dan bumi?” Untuk menjawabnya, Imam Ali mengajukan pertanyaan balik, ”Tahukah Tuan (pastor) di manakah siang berada ketika malam tiba? Atau di manakah malam bersembunyi ketika siang datang?” Sang pastor sangat kagum atas tamsil yang diajukan Imam Ali itu. Namun ia masih saja mengajukan pertanyaan berikutnya: “Tahukah Anda tentang tanah yang ada di muka bumi ini yang cuma sekali saja disinari matahari sepanjang masa dunia terentang?” “Itu adalah dasar Laut Merah yang terbelah oleh tongkat Nabi Musa (as). Hanya sekali itu saja tersentuh sinar matahari,” jawab Imam Ali. Sang pastor pun semakin takjub.
Dari sudut pandang Ahlul Bait, bila realitasnya demikian, maka --- berdasarkan etika Islam --- seharusnya segala persoalan (urgen) ummat yang timbul sepeninggal Rasulullah SAW layak ditanyakan kepada Imam Ali.
“Maka bertanyalah kepada ulama”.
(Al-Qur’an)
***
DENGAN segala keterbatasan, kita bisa membuat beberapa kriteria keulamaan yang mungkin cocok dengan yang digariskan oleh Imam Ali KW:
1. Faqahah, yakni mujtahid mutlak yang memiliki kapasitas untuk menetapkan kesimpulan tentang hukum-hukum syara’ dari sumber-sumbernya.
2. ‘Adalah, yakni mujtahid yang memiliki komitmen serta tanggung jawab menjalankan syari’at Islam dan pribadinya bersih, saleh, dan taqwa.
3. Kifaah, yakni mujtahid yang memiliki kecerdasan serta pengetahuan yang luas [ilmu dzahir dan ilmu bathin (QS 27 : 40)] sehingga mampu memenej dan menggerakkan kehidupan ummat. Dalam kaitan ini, ia --- antara lain --- harus mampu mengemas peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu dan di masa hidupnya dalam suatu kemasan untuk dipersembahkan demi pemberdayaan ummat seraya memiliki daya tanggap atas peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa datang (secara dzahir wal bathin).
***
TIGA kriteria di atas harus menyatu dalam diri seorang ulama (mujtahid). Ini sejalan dengan syarat-syarat --- atau kewajiban --- Wali Allah (maaf: bukan Wali Murid, Wali Nikah, apalagi Wali Kota) yang ditunjukkan oleh Ayatullah Mutahhari:
1. Seorang Wali mengingatkan manusia akan musuh-musuhnya serta menanamkan semangat perjuangan untuk menentang para penindas (mustakbarin).
2. Seorang Wali menanamkan cinta terhadap keindahan Ilahiah (Divine beauty).
3. Seorang Wali menanamkan kebencian terhadap kemaksiatan dan dosa.
4. Seorang Wali menunjukkan asal mula perintah, petunjuk dan hukum yang harus dipatuhi.
5. Seorang Wali membimbing manusia untuk melindungi serta memelihara benteng ideologi di atas (butir 1 s.d. 4) apa pun risikonya.
6. Seorang Wali mengajarkan manusia untuk menegakkan dan melindungi syari’ah setelah memerangi serta menaklukkan nafsu-nafsunya yang rendah.
7. Seorang Wali menanamkan hasrat untuk taqarrub kepada Allah (proximity to Allah), berkhidmat kepada manusia, dan menebarkan kasih sayang kepada semua makhluk (ciptaan) Allah.
[Lihat buku Ayatullah Mutahhari: “Master and Mastership”, hal. 69 dan 70, Second Edition (1982), yang diterbitkan oleh Foreign Department of Bethat Foundation, Iran].
***
DENGAN memahami konsepsi mi’raj rukhaniyah atau teori tanazzulat-e-sittah Ibnu ‘Arabi (sayang sekali tak bisa dibahas di sini) dapat disimpulkan bahwa kriteria-kriteria di atas bisa saja dicapai oleh manusia. Sehingga, tudingan-tudingan bahwa pribadi Rasulullah [yang menurut Al-Qur’an bervisi luas (jauh ke depan dan mampu mengkontekstualisasikan berbagai peristiwa atau rekaman sejarah), berakhlak mulia (QS 68 : 4), dan disucikan Allah (ma’sum) --- QS 33 : 33] banyak kelemahan dan kekurangan patut kita perdebatkan pada ruang dan kesempatan khusus. Tentu saja harus didasari oleh argumentasi ilmiah dan rasional (bukan emosional), juga dengan menggunakan berbagai disiplin keilmuan.
Sampai di sini timbul pertanyaan, bila kita sepakat bahwa Rasulullah SAW itu adalah panutan, tidakkah Imam Ali mewajibkan dirinya untuk mencontohi betapa gigihnya Rasulullah mengajarkan aneka ilmu kepadanya? Kalau itu dijadikan contoh, pastilah beliau (Imam Ali) akan memilih pribadi tertentu untuk diajari ilmu-ilmu khusus sebagai bekal membimbing manusia, yang tidak bijak bila diajarkan kepada kalangan umum.
Demikian seterusnya; dan hal itu berlangsung dari generasi ke generasi hingga Islam mampu berjaya dan memberikan pencerahan universal (QS 9 : 33). Jadi, Islam sebagai agama universal (al-din al-jami’) menganggap bahwa manusia adalah ummat yang satu (QS 2 : 213) dan bahwa kemana pun kita menghadap di situ Wajah Allah SWT (QS 2 : 152; 55 : 17; 70 : 40). Atas dasar ini mungkin lebih tepat jika makna “Islam” dikembalikan dalam arti generiknya sebagai “kepasrahan total (kepada Allah SWT)”, sehingga ayat: “Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu” (QS 5 : 3) dapat dimaknai lebih lanjut seperti ini: “Agama yang mengajarkan kepasrahan total kepada Allah SWT itulah yang layak sebagai rahmat bagi alam semesta.” Kemudian, ayat: “Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah adalah Islam” (QS 3 : 19), mungkin bisa dibaca: “Agama yang diterima di sisi Allah adalah agama yang mendinamiskan manusia untuk pasrah secara total kepada Allah SWT.”
Dengan demikian, karena agama-agama monoteis (samawi) berasal dari “Sumber” yang sama, yakni Allah SWT, maka kewajiban esensial para penganutnya adalah berlomba-lomba melakukan aktifitas konstruktif (QS 2 : 148; 5 : 48; dan 23 : 16) yang dilandasi saling pengertian dan kesepakatan bersama (common platform atau kalimat sawa’) --- QS 3 : 64 --- karena hanya Tuhan lah yang berhak menentukan benar-salahnya segala perbuatan (QS 42 : 15).
***
DENGAN semangat universalitasnya, Islam tidak hanya harus membangun relasi dalam lingkaran agama-agama samawi saja, tapi juga di luar itu. Agama menganjurkan: “Ambillah hikmah dari manapun” (Hadits). “Tuntutlah ilmu meskipun ke Negeri Cina” (Hadits). Yang juga menarik buat saya (setelah membaca buku “Islamic Revolution and Revolutionary Islam”) bahwa ternyata Al-Qur’an menganjurkan untuk menghargai penyembah bintang (QS 2 : 62); dan bahwa Iran yang dituding sebagai fundamentalis Islam pendukung terorisme internasional --- oleh Amerika Serikat dan konco-konconya --- justru sangat menghormati eksistensi kelompok kepercayaan Zarathustra, dan itu dinyatakan dalam Konstitusi Negara (Pasal 13).
Jadi, universalitas Islam jauh lebih luhur dari konsep demokrasi yang oleh Rene Guenon dikritik sebagai membelenggu hak-hak rakyat dalam borgol “kedaulatan kuantita” (suara mayoritas). Bagaimanapun, demokrasi tidak akan dapat berkembang dalam ruang vakum. Ia harus melintasi sejarah, pengalaman sosial-budaya, dan politik suatu masyarakat. Ia tidak dapat dipaksakan dari luar atau melalui agen-agennya yang bercokol (embedded) dalam tubuh suatu masyarakat.
Lagi pula, istilah “al-ma’ruf” berarti nilai-nilai kebaikan yang ada dalam adat istiadat suatu masyarakat, namun tetap sejalan dengan nilai-nilai “al-khair”, yakni nilai-nilai kebaikan yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah. Islam pun datang bukan untuk menghancurkan semua tradisi yang ada, tetapi hanyalah sebagai penyempurna.
“Sesungguhnya amar ma’ruf dan nahiy munkar itu dua
mahluk di antara mahluk-mahluk Allah. Barang siapa
membantunya, niscaya Allah akan membantunya, dan barang
siapa yang meninggalkannya, Allah akan meninggalkannya pula.”
(Imam Ja’far As-Shadiq AS)
***
TENTU saja, model analisis seperti di atas akan melahirkan perdebatan. Tapi, bila diresponi secara positif dan rasional (bukan emosional), perdebatan itu bisa merupakan dialektika konstruktif yang mencerahkan (dialektik der aufklarung). Ketika Abu Hanifah bertanya kepada gurunya (Imam Muhammad Al-Baqir): “Apakah Allah itu menghendaki adanya kemaksiatan?”, sang guru malah balik bertanya, “Apakah Dia (Allah SWT) dimaksiati secara paksa?” [Juga lihat kembali paparan saya sebelumnya tentang pertanyaan balik (argumen) Imam Ali ketika ditanya oleh seorang Pastor Kristen: “Dimanakah letak neraka?”]. Tidak ada keterangan bagaimana respon Abu Hanifah (yang dalam mazhab Sunni dikenal sebagai Imam Hanbali) selanjutnya. Tapi bila itu diresponi, pasti melahirkan perspektif baru. Inilah yang saya maksud dengan “dialektika pencerahan”.
Dengan perspektif yang dimekarkan, bila ada gas hidrogen (H2), mengapa tidak dibenturkan (dicampurkan atau direaksikan) dengan gas khlor (Cl) agar membentuk senyawa “asam khlorida” (HCl)? Jadi bukan seperti dialektika pertarungan kelas model sosialisme yang destruktif. Jangan pula ini dituduh sebagai meminjam pisau analisis marxisme, seperti yang dipraktikkan gerakan teologi pembebasan di Amerika Latin. Dialektika pencerahan merupakan sunnatullah yang berlaku universal.
***
BAGI yang sinis, mekanisme top down policy --- seperti dicontohkan pada perlakuan khusus Rasulullah Muhammad SAW terhadap Imam Ali KW --- bisa disebut sebagai “mekanisme (ilmu) ketok tular”. Tapi, kalangan Ahlul Bait bisa menunjukkan bahwa Allah pun menggunakan mekanisme yang sama tatkala menentukan imam-imam (pemimpin-pemimpin) ummat manusia dari keturunan Nabi Ibrahim (QS 2 : 124; lihat juga 5 : 12). Dan bahwa yang dimaksud dengan keturunan Rasulullah Muhammad SAW yang mewarisi tugas Imamah hanya dikhususkan dari jalur pasangan Imam Ali dan Saydah Fathimah (dan telah ditentukan oleh Rasulullah SAW), sebab ayat ini (QS 2 : 124) mengecualikan keturunan yang dzalim (la yanalu ahdizzalimin); sedangkan para Imam yang mereka maksudkan, disucikan oleh Allah SWT, yang dapat dilihat dalam Al-Qur’an (QS 33 : 33) dan juga banyak Hadits Nabi. Dan ini tidak perlu dipertentangkan dengan ayat: “Dan urusan mereka diselesaikan melalui musyawarah” (QS 42 : 38), sebab masing-masing ayat tersebut memiliki fungsi-fungsi penempatan tertentu yang bisa dibahas secara tersendiri.
Dapat dipastikan, klaim kepemimpinan model Ahlul Bait tersebut dianggap tidak modern, bercorak dinasti (geneology), otoriter, dan totaliter. Tentu saja, protes ini tidak bisa dikatakan sebagai bentuk pengulangan sejarah (L’histoire se repete) seperti dilakonkan oleh sekelompok malaikat yang memprotes Tuhan karena enggan menerima penciptaan Adam (QS 2 : 30 dan QS 2 : 34).
***
KEMBALI kepada pembahasan diseputar aliran Tafwidh (pelimpahan kekuasaan Allah kepada manusia). Sebenarnya, argumen mereka lebih memperkokoh argumen kalangan Ahlul Bait. Ketika ditanya tentang Tafwidh, Imam Ali Ridho AS menjawab: “Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta’ala melimpahkan kepada Nabi-Nya urusan agama-Nya. Firmannya: ‘Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah (QS 59 : 7)’.” Jadi pelimpahan kekuasaan Allah tidak sembarang hantam kromo, misalnya seperti membagi-bagi sembako (sembilan kebutuhan pokok), atau semua orang bebas merampas sembako di gudang dengan alasan menuntut hak dan kebebasan.
Merujuk pada ayat ini (QS 59 : 7), kalangan mazhab Ahlul Bait akan semakin membela logika “ketok tular” seperti dimaksudkan oleh QS 2 : 124 dan juga hadits Rasulullah SAW --- yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari --- tentang pengangkatan 12 Imam yang melanjutkan misi kerasulan Muhammad SAW. (Lihat kitab Alu’lu Wal Marjan, jilid II, hal. 706).
Kemudian, kalau para Ustadz amatiran saja ada yang bisa mendapatkan ilmu dari Allah (ilmu ladunni, QS 18 : 65), apalagi para Imam yang 12 orang itu?
Bagaimanapun, kalangan Ahlul Bait tidak bisa menerima jika ilmu-ilmu khusus (al Wilayah) diberikan seperti barang obralan atau menebarkan uang saweran untuk diperebutkan.
Namun, pertanyaan klasik yang kembali muncul, mengapa Islam mengalami kemunduran? Bisakah diraih suatu keadaan seperti yang dimaksudkan oleh QS 9 : 33 itu? Untuk menjawabnya diperlukan pembahasan tersendiri. Tapi, pada dasarnya, syarat utama untuk menapaki jalan menuju keadaan itu adalah bahwa tradisi Islam harus dikembalikan pada posisi asalnya yakni menjamin dan mendorong kebebasan berfikir dan berekspresi.
“Barangsiapa yang telah tenggelam dalam lautan (ilmu) ma’rifah,
dia tidak akan mengharapkan tepinya.”
(Imam Ja’far As-Shadiq AS)
***
SIAPAPUN bebas mencontoh tradisi keilmuan kalangan Tafwidh atau juga neo-Mu’tazilah untuk dapat berenang sebebas-bebasnya dalam lautan intelektual atau makrifat. Wong tak bertepi ini koq! Tetapi harus ada kelompok lain yang juga terus mensosialisasikan bagaimana mengenali sosok ulama yang mendekati kriteria-kriteria seperti disebutkan di depan.
***
DI Nusantara, pada masa awal perkembangan Islam dapat ditemui tokoh-tokoh seperti Hamzah Fansuri dan Siti Jenar, yang memperjuangkan kebebasan berfikir dan berekspresi, kendati mereka ini bukanlah penganut Mu’tazilah (mereka lebih condong kepada paham Wahdat al-Wujud, suatu aliran tasawuf yang merupakan lawan dari paham Isnainiyat al-Wujud). Kemudian, pada rentang yang cukup jauh (dekade 1970-an) muncullah tokoh-tokoh seperti Ahmad Wahib dan Cak Nur (Dr Nurcholish Madjid), lalu akhir-akhir ini disusul oleh Ulil Abshar-Abdalla yang ditopang oleh Jaringan Islam Liberal (JIL).
Bila Cak Nur menyulut kontroversi lewat dua tesisnya yakni Islam Yes, Partai Islam No dan Tidak Ada Negara Islam, maka Ulil membuat gerah para penentangnya lewat tulisannya antara lain: “Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam” (Kompas, 18 November 2002).
Sayangnya, ide-ide pembaruan yang mereka lontarkan lebih diresponi secara emosional ketimbang rasional. Karena ide-ide seperti itu diperlukan sebagai vitamin pemikiran (food of thought), maka Forum SPTN merasa perlu menyediakan suatu ruang atau mimbar khusus untuk memperdebatkan tema-tema di seputar pembaruan pemikiran Islam.
Sebagai langkah awal, akan diangkat tulisan Ulil Abshar: “Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam” dan “Islam Mardova” (Republika, 12 Mei 2002), kemudian disusul (insya Allah) tulisan-tulisan Cak Nur, Prof Arkoun (Perancis), Dr Hassan Hanafi (Mesir), Dr Ali Syaria’ti (Iran), Prof Hossein Nasr (Amerika), dan seterusnya.
***
Forum SPTN akan mencoba melakukan kritik argumentatif alinea demi alinea (bahkan kata demi kata) atas masing-masing tulisan tokoh-tokoh tersebut, dan sangat diharapkan timbul tanggapan dari tokoh yang bersangkutan (khusus yang tinggal di Indonesia). Tanggapan tokoh yang kami maksud akan dimuat dalam situs blog (Web-Blog) ini.
Tanggapan pertama Forum SPTN (La Ode Zulfikar Toresano) atas tulisan Ulil Abshar: “Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam” (Kompas, 18 November 2002 --- lihat “Lampiran ”)
Ada pendapat bahwa untuk merekonstruksi atau menyegarkan pemikiran chaos yang terlanjur mapan diperlukan suatu kerangka epistemologis [bukan hanya sekadar aksiologis (kemanfaatan praktis)] berikut metodologinya dan kemudian dilakukan filterisasi agar tidak menyimpang dari sasaran yang hendak dicapai. Jika persyaratan ini tidak dipenuhi maka bisa disebut tak punya nilai ilmiah dan hanya pantas dikategorikan sebagai retorika yang tidak jarang bernuansa provokatif.
Prof Arkoun (Perancis), misalnya, menetapkan analisis historis sebagai salah satu karakteristik metoda ilmiahnya. Berbeda dengan intelektual lain, logika Arkoun menempatkan kitab suci di dalam sejarah, bukan di atas sejarah. (Kami akan mendebat metoda analisis historis ini pada kesempatan lain --- insya Allah). Metoda ini juga disetujui oleh Ulil. Persoalannya adalah bagaimana mempertahankan sikap ilmiah, yang salah satunya adalah kejujuran atau konsistensi berfikir dan bertindak. Perilaku plin-plan seperti yang diidap oleh mayoritas politisi tak perlu dicontohi oleh para (calon) intelektual. Sebab, “yang dituntut dari seorang intelektual --- yang pertama dan terakhir --- ialah cinta akan kebenaran”, begitu kata Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832). Goethe betul, tapi kebenaran tak akan ada tanpa kejujuran, termasuk kejujuran berfikir. Eksistensi keduanya ibarat air susu yang terkandung dalam sepasang payudara. Sesuai dengan kodratnya, air susu Ibu harus senantiasa diberikan kepada si bayi; kalau tidak, akan terjadi pembusukan yang akan merugikan bayi itu.
Antonio Gramsci (1891-1937) mengatakan, “Tindakan menyampaikan (baca: menyusukan air susu) kebenaran (dan kejujuran) merupakan tindakan revolusioner.” Meski kita lebih sepakat dengan istilah “reformatif”.
Dalam kaitan ini, Ulil layak untuk tidak mengabaikan realitas sejarah. Memakai jubah (alinea 8 artikel Ulil), misalnya, meski tidak wajib diikuti, tapi ia belum tentu merupakan produk kebudayaan Arab. Sebab pakaian ini (jubah) --- bersama-sama dengan “surban” --- merupakan pakaian yang dikenakan oleh para malaikat yang membantu pasukan Islam dalam perang Badr (QS 3 : 124; lihat juga kitab-kitab sejarah yang ditulis oleh kalangan ulama Sunni maupun Syiah).
Dari sini bisa saja lahir pertanyaan, bagaimana kalau perang Badr itu terjadi di Pulau Jawa? Bukankah para malaikatnya pasti menggunakan pakaian Jawa yang dilengkapi blangkon? Bila malaikat adalah makhluk non-materi, bagaimana mungkin dia memerlukan pakaian yang bersifat material (fisik)? Bentuk-bentuk pertanyaan seperti ini terus akan muncul sebagai akibat dari kesalahan metodologi dalam mempelajari Islam.
Hal lain yang juga kerap muncul adalah kerabunan analisis dan ketidakmampuan membuat kriteria-kriteria atas berbagai obyek yang diamati, sehingga beberapa realitas atau kasus ditumpuk dalam satu ruang untuk diperlakukan secara seragam (passing over) yang menabrak garis demarkasi, misalnya garis demarkasi antara yang kultural dan yang universal. Ini tercermin pada kasus-kasus yang dicontohkan oleh Ulil di alinea 8.
Pengkriteriaan (“wajib” dan “tidak wajib”) itu sepatutnya didasarkan pada historical background atas setiap realitas atau obyek yang diamati; mulai dari soal jilbab, potong tangan, dan sebagainya, dan bukan mencampuradukkan semua itu untuk ditampilkan dalam satu pentas pemikiran.
Dapat dibayangkan, betapa kacaunya bila berbagai aliran musik ditampilkan (dimainkan) secara serentak dalam pentas yang sama. Demikian pula bila beberapa instrumen musik --- dari aliran tertentu --- yang dimainkan dengan nada dan irama yang seragam. Sebagai pemikir yang banyak bacaan, Ulil tentu tahu perkataan Mozart: “Jika berbagai instrumen musik dimainkan dengan nada dan irama yang teratur, pasti melahirkan suara indah.”
***
PLURALITAS (realitas plural) atau heterogenitas merupakan keniscayaan untuk membangun peradaban. Persoalannya, bagaimana menempatkan semua itu dalam suatu kemasan menarik yang disebut universalitas agar tidak tercecer atau bergerak liar seperti tuyul-tuyul modern atau cyborg (cybernetic and organism) --- yakni hibrida “manusia mesin” --- dalam film fiksi Brainstorm dan Terminator?
Khusus untuk isu “pluralitas”, tolong jangan dicangkok menjadi “pluralisme”. Sudah saatnya dihentikan rekayasa ”isme-isme” yang sesungguhnya menjebak masyarakat pada agenda atau paham monolitik (serba esa) atau totaliter, sebab bagi saya ”Yang Esa Absolut” itu hanyalah Dzat Tuhan Semesta [tentu saja bukan level kita lagi untuk memperdebatkan ada atau tidaknya ”Tuhan” itu. Saya sendiri sudah menjadikan tema-tema ”Ketuhanan” sebagai bahan dalam memberikan training pengkaderan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sejak tahun 1980-an]. Dan bahwa Ke-Esa-an Dzat Tuhan itu tidak menyerupai apa pun (laisa kamistlihi syai’un). Sebab, kalau ia menyerupai sesuatu --- baik secara material maupun non material, atau juga gabungan dari keduanya --- maka suatu saat nanti ketika peradaban manusia sudah sedemikian tingginya (yang ditandai antara lain dengan telah mampu difungsikannya lebih dari 50 persen kapasitas kerja otak manusia dan tingginya capaian kecerdasan spiritual manusia), niscaya ia bisa dieksperimentasikan di ruang-ruang laboratorium atau dipidanakan dalam ruang-ruang persidangan.
Tidak bosankah kita dicekoki terus dengan anak-pinak ideologi Azas Tunggal (baca: Sentralistik atau Totalitarianisme) yang antara lain mewujud dalam bentuk ”pluralisme” itu? Jika betul ”pluralisme” tidak berwatak totaliter, untuk apa para pendukungnya ngotot memperjuangkan agenda mereka dengan menyalahkan pihak lain? Bukankah pihak lain juga memiliki hak hidup yang sama dengan mereka? Bukankah rekayasa pluralitas yang dikondisikan menjadi suatu ”isme” tertentu bernama ”pluralisme” itu merupakan salah satu sepupu dari ”sentralisme totaliter”? Lalu apa bedanya paham demikian dengan diktator proletariat?
Singkatnya, kita perlu berjuang mempertahankan dan memberdayakan pluralitas non sentralistik (non totaliter) yang antara lain mewujud dalam bentuk ”saling pengertian”, bukan saja terhadap eksistensi dan hak hidup agama-agama lain, tapi juga berbagai ideologi termasuk adat-istiadat dan budaya lokal.
Dalam hubungan ini, makna ”saling pengertian” jangan lagi dibelokkan atau dibajak menjadi ”toleransi” karena dalam wacana sains (matematika) atau teknologi, toleransi disimbolisasikan dengan notasi ”tambah atau kurang” (plus or minus). Apakah absah nilai-nilai dalam suatu kebudayaan, misalnya, ditambahi atau dikurangi tanpa kerelaan komunitas atau masyarakat yang mendukungnya? Menurut saya, isu toleransi rawan terjebak pada agenda kooptasi atau kolonialisme dalam wujud lain.
***
SAYA berpendapat, ummat Islam tidak perlu diajari tentang pluralitas dan kerja sama konstruktif dalam masyarakat yang beragam, sebab dalam Kitab Suci mereka (Al-Qur’an) sudah sangat gamblang ditekankan urgensi pengamalannya.
”Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa
dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.”
(Al-Qur’an, Surah Al-Hujurat, ayat 13)
Sedikit menyinggung pemberdayaan ”budaya lokal” atau ”kearifan lokal” (”local wisdom” or ”local genius”), bukankah substansi hakiki dari suku-suku itu adalah adat-istiadat dan kebudayaannya? Bukankah suatu bangsa terbentuk dari interaksi (komunikasi) dan kerjasama konstruktif antara berbagai suku-adat yang ada? Menurut saya, meskipun saya bukanlah seorang ustadz, inilah salah satu makna dari ”saling kenal mengenal” (lita’arafu) dalam ayat ”Suci” di atas.
Bukankah dalam aneka suku-adat itu cukup banyak yang tidak menganut agama tertentu? Kalau ini dikembangkan, mengacu pada ayat Al-Qur’an tersebut, masih pantaskah ummat Islam dicurigai tidak menghargai hak hidup penganut-penganut agama atau lain?
Lagipula, bila disepakati bahwa ”al-khair” adalah nilai-nilai kebaikan yang bersumber dari al-Qur’an (dan Sunnah), sementara ”al-ma’ruf” adalah nilai-nilai atau norma-norma kebaikan yang mentradisi dalam masyarakat apa pun (yang merupakan ekspresi budaya lokal), lalu mengapa agama mengharuskan kita menegakkan yang ma’ruf?
Selanjutnya, bila diakui bahwa dalam perkembangannya, Islam menjunjung tinggi proses inkulturasi --- sehingga nilai-nilai ma’ruf yang dianjurkannya hanya berlaku secara parsial (lokal) --- apakah itu bisa ditafsirkan bahwa ia (Islam) harus melepaskan sabuk rigiditasnya dan kemudian membiarkan dirinya untuk diseret (tanpa harus disertai jewer-an) ke wilayah otoritas ”budaya lokal” (baca: al-ma’ruf), dan budaya-budaya lokal itu berhak bebas menggunakan label Islam atas dirinya karena terdapat kesesuaian-kesesuaian dengan Islam?
Singkatnya, saya berkeyakinan (haqqul yaqin), sungguh agama Islam telah memberi ruang yang lapang bagi agama dan ideologi-ideologi lain, juga adat-istiadat serta kebudayaan-kebudayaan lokal (kearifan lokal) untuk mengartikulasikan diri demi kemaslahatan bersama. Dan apresiasi atau kesediaan aqliah (jasadi) serta bathiniah demikian cukup diistilahkan sebagai penghormatan atas pluralitas (realitas plural), tidak usah lancang diorbitkan sebagai ”pluralisme” atau toleransi beragama (berkeyakinan).
Ummat Islam jangan terus dianggap ”dungu” tidak mampu membaca adanya agenda terselubung (hidden agenda) di balik isu atau propaganda ”pluralisme” itu. Kini, anak-anak muda Islam sudah terampil berfikir secara ideologis [berbasis agama atau filsafat (pemberdayaan akal)], struktural, dan konsepsional. Mereka pun sudah mulai membiasakan diri berpikir alternatif [penuh kewaspadaan, yang tentu saja sangat berbeda dengan ”curiga” (su’udzon) karena kewaspadaan selalu didasarkan pada analisis mendalam yang didukung sejumlah data] atau politis karena ”politik” sebagai salah satu instrumen utama ideologi adalah ”seni meramu kemungkinan atau alternatif” (politic is the art of possible).
Tentu saja ini berbeda dari ”politisasi”, karena politisasi kadangkala bergerak satu arah dengan ketidakacuhan terhadap fenomena politik, seperti sentralisme, totalitarianisme (nyata ataupun terselubung, langsung maupun tak langsung), pluralisme, demokrasi, ketidakadilan struktural, dan sebagainya. Bukankah, indoktrinasi ”pluralisme” yang didukung kekuatan kapital dan perangkat-perangkat teknologi informasi rawan terjebak pada pengelompokan politik berdasarkan eksklusifisme-inklusifisme atau sektarianisme-non sektarianisme, misalnya, yang bermuara pada pemusnahan atau marjinalisasi pihak yang menjadi target propaganda? Bukankah para penganjur ”pluralisme” (yang konon tumbuh dari akar ideologi neo-liberalisme) itu rawan terjebak sebagai kelompok yang melakukan ”represi baru”?
Dari perspektif ilmu politik, bukankah dua disposisi seharusnya dinegosiasikan dan bukan untuk saling meniadakan? Apalagi, inti politik adalah bagaimana membangun kesepakatan bersama (common platform). Tentu saja kesepakatan yang konstruktif dan bukan menghalalkan segala cara. Sekali lagi, inilah yang saya pahami sebagai tafsir kontekstual atas pemaknaan ”lita’arafu” [membangun interaksi konstruktif yang bersifat saling menguntungkan (mutual benefit)] seperti dimaksudkan dalam Surah Al-Hujurat ayat 13, yang dikutib di depan. Bukankah kontekstualisasi (ayat Al-Qur’an) ini pulalah yang diinginkan oleh Ulil Abshar?
Bahkan, kalau Ulil berani meminjam spektrum berfikir radikalnya filsuf politik Perancis, Claude Lefort, eksklusifisme itu (kalaupun tudingan tersebut benar, karena kebenaran suatu klaim harus dirujukkan pada syarat-syarat yang disepakati bersama, minimal disepakati sebagai standar logika yang umum) jangan pernah diselesaikan karena hasrat penyelesaian antagonisme adalah hasrat primordial yang terus hidup dalam rahim totalitarianisme.
Beranjak dari sini, bukankah indoktrinasi ”pluralisme” dan ”liberalime” identik dengan sejenis teror yang antara lain dimaksudkan untuk menyatukan atau menjaga soliditas para pendukungnya di bawah ancaman kekuatan ”kelompok lain”?
Sebagaimana diketahui, totalitarianisme hanya bisa lestari dengan memupuk dua imajinasi: rakyat sebagai kesatuan dan kekuatan asing yang merongrong. Bila gradasinya sedikit kita turunkan, tidakkah absah bila dikatakan, para pendukung pluralisme dan liberalisme hanya bisa eksis jika terus memproyeksikan adanya ancaman dari kelompok ”eksklusif” atau sektarian pada layar tancap ”kebebasan”? Bukankah dalam sebagian besar acara-acara ”layar tancap” itu seringkali memunculkan sejumlah maksiat, antara lain adanya orang-orang yang berpacaran sambil nonton film? Karenanya, timbul pertanyaan, apakah ”pluralisme” dan ”liberalisme” juga akan melahirkan efek samping (by product) berupa timbulnya sejumlah maksiat politik, ekonomi (yang antara lain tampil dalam sosok kegiatan investasi yang menindas hak-hak publik dan masyarakat lokal / adat), kebudayaan, dan seterusnya? Inilah yang memerlukan penelitian dari berbagai disiplin keilmuan.
Dengan demikian, tudingan ”eksklusifisme” atau ”sektarianisme” terhadap pihak lain harus didukung kaidah ilmiah, dan tidak cukup sekadar dimunculkan berupa tulisan-tulisan ringan di media-massa.
Para penganjur pluralisme, inklusivisme, dan liberalisme memang selalu mengklaim hendak memperjuangkan terbukanya ruang-ruang publik. Nah, jika demokrasi adalah ruang di mana urusan publik diperbincangkan, siapa yang berhak mengatasnamakan publik itu? Maka, penegakkan demokrasi tidak terlepas dari bagaimana membangun manajemen konflik seperti diisaratkan dalam kata ”lita’arafu” (membangun interaksi konstruktif) pada ayat 13 Surat Al Hujurat itu. Bukan ngotot mendesakkan agenda masing-masing.
***
TERKAIT dengan sejumlah praktik keberagamaan (religiositas) yang dituding Ulil sebagai ekspresi budaya lokal (Arab), saya menyarankan perlunya studi komparatif terhadap kebudayaan-kebudayaan non-Arab dalam kaitannya dengan realitas yang dikemukakan, sebab bisa jadi apa yang dicontohkan (oleh Ulil) juga dipraktikkan oleh mereka (yang non-Arab), meskipun tidak mirip betul; atau dengan kata lain, “serupa tapi tak sama”. Bila skenarionya seperti itu, bukankah apa yang dituduhkan sebagai kebudayaan Arab lebih tepat disebut sebagai kebudayaan fitrah (atau meminjam peristilahan Ulil: “nilai-nilai universal atau fundamental”), sehingga secara moral patut atau mendesak untuk dijalankan? --- QS 30 : 30.
Memang Islam tidak bekerja dalam ruang vakum, sehingga penerapan nilai-nilainya pun haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu. Tetapi, jangan lupa, harus ada diferensiasi atas syarat-syarat tersebut sesuai dengan obyek atau kasusnya, di samping perlu dicermati pada situasi mana obyek-obyek atau nilai-nilai itu bisa bekerja efektif.
Kemudian, bila disepakati bahwa “al-khair” adalah nilai-nilai kebaikan yang bersumber dari Al-Qur’an (dan Sunnah), sementara “al-ma’ruf” adalah nilai-nilai atau norma-norma kebaikan yang mentradisi dalam masyarakat apa pun --- atau dalam bahasa Ulil: nilai-nilai yang merupakan ekspresi budaya lokal (alinea 7) --- lalu mengapa agama mengharuskan kita menegakkan yang ma’ruf ? Bukankah ini kontradiksi dengan saran Ulil untuk “tidak wajib mengikuti norma-norma lokal partikular (alinea 8) atau nilai-nilai yang ma’ruf ? Selanjutnya, jika diakui bahwa dalam perkembangannya, Islam menjunjung tinggi proses inkulturasi --- sehingga nilai-nilai ma’ruf yang dianjurkannya hanya berlaku secara parsial (lokal) --- apakah itu bisa ditafsirkan bahwa ia (Islam) harus melepaskan sabuk rigiditasnya dan kemudian membiarkan dirinya untuk diseret (tanpa harus disertai jewer-an) ke wilayah otoritas “budaya lokal” (baca: al-ma’ruf), dan budaya-budaya lokal itu berhak bebas menggunakan label Islam atas dirinya karena terdapat kesesuaian-kesesuaian dengan Islam?
Selanjutnya, bila mempertimbangkan bahwa penafsiran Islam itu harus kontekstual, non-literal, dan seiring dengan perkembangan zaman (alinea 5), apakah itu berarti bahwa daftar aspek-aspek Islam yang dituding sebagai cerminan kebudayaan Arab --- seperti jilbab, rajam, dan sebagainya (alinea 8) --- harus diperpanjang lagi, melebar melintasi zaman dan kebudayaan karena Islam itu rahmatan lil ‘alamin? Apakah goyang gombreng juga nantinya bisa saja dimasukkan dalam gugus aspek-aspek Islam yang merupakan cerminan kebudayaan lokal, apalagi --- misalnya --- dibumbui dengan dalil agama: “Tuhan mencintai keindahan, dan keindahan itu (termasuk berbagai gaya goyang) diciptakan oleh Tuhan”? Konkretnya, daftar budaya-budaya lokal yang bisa diberi label “aspek-aspek Islam” harus diisi terus, tidak boleh dibatasi hanya pada jilbab, qishash, rajam, dan sebagainya, karena Islam itu laksana “organisme” hidup yang berkembang (alinea 1). Dengan demikian, bukankah Islam itu bebas nilai atau (paling tidak) menganut nilai-nilai relatif karena tergantung siapa yang menafsirkan dan bagaimana ia ditafsirkan?
***
SAMPAI di sini saya teringat dengan metoda berfikir dialektikanya pemikir-pemikir sosialis, yang antara lain memperkenalkan prinsip reductio ad absurdum (sesatkan, lalu benturkan); atau metoda dekonstruksi yang dianut oleh para filsuf postmodernisme (mazhab Perancis); atau metoda empirisme Francis Bacon; atau teori strukturasinya (theory of structuration) Anthony Giddens yang mengkritisi teori fungsionalisme stuktural yang digagas oleh Talcott Parsons; atau teori chaos (cabang dalam ilmu fisika) yang terkenal dengan “lintasan ergodic”-nya itu; atau “teori ketidakpastian” yang diperkenalkan oleh Heisenberg; bahkan teori gerak acak atom-atom yang dikemukakan oleh Maxwell dan Boltzman (teori ini memperkokoh prinsip mekanika Newton karena mereduksi fisika panas menjadi teori tentang gerak acak atom-atom).
Maksud saya, saya harus menghindari untuk menarik garis pengaruh gaya-gaya berfikir tersebut terhadap gaya berfikir Ulil sebagai basis penilaian. Kita sepakat, stigmatisasi --- atas pribadi atau kelompok-kelompok tertentu --- haruslah dihindari. Selama Orde Baru, ia telah banyak menelan korban. Dan kita harus menghindari kesalahan yang sama.
Dalam ilmu propaganda, metoda pencampuradukan realitas --- seperti tercermin pada contoh yang dikemukakan Ulil (alinea 8) --- bisa dikategorikan sebagai strategi penjebakan pemikiran (thought trapping strategy). Salah satu adagium dalam teknik propaganda tersebut: “Confuse them, and then influence” (Kacaukan mereka, lalu kuasai). Bagi yang kurang kritis, ide-ide Ulil (dan juga kelompoknya) bisa dinilai mengacaukan. Namun, saya yakin, Ulil tidak memiliki hidden agenda untuk “memperdaya” ummat. Justru, bisa saja, bila diresponi secara cerdas akan “memberdayakan” pemikiran ummat, yang terus terang telah lama membeku. Meski, sulit dipungkiri bahwa dalam situasi kacau (gagap) sekecil apapun, ada saja pihak lain yang berusaha mengambil manfaat. Untuk meminimalisir pengaruh negatif tersebut, mungkin setidaknya perlu dibuat pemetaan berfikir (the mapping of thought) yang di dalamnya tercakup penentuan skala prioritas.
Logika sederhana pun akan mengatakan, rumah harus dibangun mulai dari dasarnya (fondasinya). Tetapi, pemilihan jenis fondasinya --- apakah strip foundation (fondasi alur), raft foundation (fondasi rakit), pad foundation (fondasi pelat), pile foundation (fondasi pancang), atau fondasi cakar ayam --- harus disesuaikan dengan jenis tanahnya dan kondisi-kondisi lainnya (alam dan lingkungannya).
Jika sistem Islam diibaratkan sebagai suatu bangunan, maka fondasinya adalah tawhid (aqidah). Dalam hubungan ini, hal terpenting adalah mengenali Allah SWT (ma’rifatullah). Dikatakan, “Awal dari agama adalah mengenal Allah” (awwalu dinu ma’rifatuhu). Dengan kata lain, kita tak pantas berbicara tentang akhlak dan aspek-aspek lainnya jika tak mengenal Allah.
“Berakhlaklah kamu sebagaimana akhlak Allah”
(takhallaku bi akhlakillah)
Maka, yang pertama digarap dalam da’wah Rasulullah Muhammad SAW dan Imam Ali KW adalah peletakan prinsip-prinsip aqidah (tawhid) atau pengenalan Allah SWT. “Aku tidak pernah menyembah Tuhan yang tidak kukenal,” demikian kata Imam Ali.
***
BILA Sigmund Freud mengatakan bahwa setiap tindakan manusia dipengaruhi oleh libido seksualnya, kita mengatakan fitrah keingintahuanlah yang mendorong tindakan manusia; dan hal yang paling esensial dari keinginan itu adalah mengenali “Causa Prima”, yakni Allah SWT (QS 3 : 83). Fitrah keingintahuan inherent pada diri manusia. Tidak heran bila seorang anak kecil, misalnya, sering mempertanyakan hubungan sebab-akibat (kausalitas) dari eksistensi aneka wujud dan juga berbagai peristiwa.
Tetapi, bila --- seandainya --- Islam dianggap bebas nilai atau (paling tidak) menganut nilai-nilai relatif (tergantung siapa yang menafsirkan dan bagaimana ia ditafsirkan), seperti yang bisa ditangkap dari substansi pemikiran Ulil, mustahil bisa dihubungkan dengan “Causa Prima” (Tuhan). Mengapa? Jika agama menyatakan “segala sesuatu ada penyebabnya”, maka berdasarkan prinsip relatifitas dan liberasi berfikir, sah-sah saja bila timbul pertanyaan rentetannya: “Siapa atau apa yang menyebabkan ‘Causa Prima’ itu?” Begitu seterusnya, tanpa akhir (ad infinitum). Pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan bergerak liar menerjang aspek-aspek lain di bawahnya, seperti persoalan-persoalan ekonomi, politik, sosial, keluarga (family), dan seterusnya. Dan karena lelah mengurai kekusutan, akhirnya disimpulkan bahwa “Causa Prima” itu adalah “energi”, atas dasar argumen bahwa “ia (energi) tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan”.
Berangkat dari sini, apakah Ulil juga hendak mengatakan (misalnya) bahwa Tuhannya orang Islam itu hanyalah istilah lain dari “energi”? Bukankah Tuhan juga kekal (eternal) karena “tak berawal” dan “tak berakhir” (huwa awwalu wal akhiru), seperti energi? Yang saya hendak katakan, bila hendak menggunakan logika relatifitas (kontekstualitas) janganlah tanggung-tanggung. Dengan menggunakan Hukum Relativitas Einstein (E = m.c2), “Teori Efek Doppler”, “Teori Elektrodinamika Kuantum”, “Prinsip Ketidakpastian Heisenberg” dan “Dalil Euler”, kita bisa buktikan bahwa seluruh eksistensi (baik yang dzahir maupun bathin) adalah relatif, termasuk Tuhan dan Islam. Sehingga, mungkin saja, kata “Islam” dalam nama “Jaringan Islam Liberal” bisa ditiadakan demi hukum (Hukum Relativitas). Dan nantinya, organisme Islam itu sama saja dengan jilbab, jubah, qishas yang hendak dihapuskan oleh Ulil.
***
MEMANG ada yang mengatakan bahwa eksistensi “informasi” tidak dapat direduksi atau disederhanakan menjadi “energi”. Dan bahwa dari perspektif mekanika digital Edward Fredkin, atom dari alam semesta bukan berbentuk partikel elementer (sub-atomic) --- yakni proton, netron, dan elektron (atau juga quark) --- yang bersifat material (meski eksistensi netron, seperti yang telah saya kemukakan sebelumnya, masih misterius), namun merupakan bit-bit informasi yang “immaterial”. Berangkat dari sini, Darwin keliru karena mengatakan informasi dihasilkan oleh suatu proses materi, dan oleh karenanya ia (informasi) secara mendasar tidak berbeda dengan materi. Tetapi, jika informasi dikandung oleh materi, maka materi tersebut sebelumnya telah dirangkai oleh sebuah kecerdasan yang memiliki informasi itu; dan bahwa kecerdasan tersebut ada di luar materi, dan telah ada sebelum keberadaan materi. Dengan kata lain, kecerdasan itu bersifat kekal (eternal). Inilah mungkin yang dalam filsafat sains disebut sebagai kenyataan obyektif-eksternal yang eksistensinya tak bergantung pada alam (materi).
Dari sudut pandang fisika fundamental dan biologi fundamental (klasik), eksistensi materi yang sudah dikenal, mulai dari sub-atom dan sel-sel hingga alam semesta mewakili satu tingkatan informasi; dan masih banyak tingkatan-tingkatan lainnya yang masih misterius, yang menurut konsep mekanika digital dianggap “immaterial”. Semua materi bisa dianggap sebagai salah satu wujud energi yang terpadatkan, dan energi tersebut merupakan perwujudan dari informasi dalam bentuk fisik (artinya, ada perwujudan dari informasi dalam bentuk non-fisik, yang juga tidak bergantung pada materi). Inilah yang bisa kita saksikan di mana-mana, antara lain dalam penelitian di laboratorium.
Kembali pada masalah “kecerdasan”, ia (kecerdasan) menciptakan, membentuk dan menyusun keseluruhan alam semesta; dan oleh karena itu, ia (kecerdasan) merupakan kecerdasan universal yang melingkupi alam semesta. Seluruh keberadaan merupakan perwujudan (bahasa agama: “tajalli”) dari kecerdasan universal itu. (Kajian komprehensif atas hal ini bisa melalui pendekatan “Mekanika Kuantum” Max Planck dan “Teori Relativitas” Einstein). Bandingkan dengan ayat: “Kemanapun kita menghadap di sana ada Wajah Tuhan.” (QS 2 : 152; 55 : 17; 70 : 40). Tetapi apakah “Wajah Tuhan” itu bisa dipahami sebagai salah satu dari Sifat-sifat-Nya, yakni “Al-‘Alim” (“Yang Maha Berilmu” atau “Maha Cerdas”)? Bila “ya” (bisa), apakah Sifat-sifat itu terpisah antara satu dan lainnya atau menyatu? Seandainya menyatu, apakah kesatuan (unity) Sifat-sifat itu terpisah dari Dzat Tuhan atau menyatu? Kemudian, bisakah pemikiran kita (makhluk) menjangkau kualitas-kualitas Dzat Tuhan itu? (Ah, koq saya jadi ngoceh terus! Kali lain sajalah kita bahas hal-hal mengasikkan seperti ini).
Yang saya ingin tandaskan adalah sepatutnya kita memahami secara komprehensif pengertian-pengertian Tauhid Zat, Tauhid Sifat, Tauhid ‘Amali (Keesaan Perbuatan), dan Tauhid Ibadah, sebab mereka memiliki implikasi terhadap segala niat dan tindak-tanduk kita dalam berbagai ranah kehidupan. Praktik (‘amal) --- atau meminjam bahasa Ulil: “Ijtihad” --- yang baik hanya akan lahir dari pemahaman (pengetahuan atau ilmu) yang baik dan tepat. Memang betul agama mengajarkan: Segala sesuatu bergantung pada niat.” Tetapi niat yang tidak dilandasi pemahaman (ilmu) yang tepat akan melahirkan keserampangan.
Oleh karenanya, upaya-upaya membangun atau menegakkan bangunan keadilan, pluralitas (sekali lagi: “bukan pluralisme”), saling pengertian (sekali lagi: “bukan toleransi”), hak-hak asasi (kemanusiaan universal), demokrasi, dan lain-lain, patut didasarkan pada fondasi (pemahaman) yang kokoh, yakni “tauhid” (monoteisme universal).
Setelah mengetahui betapa mendesaknya kajian monoteisme universal itu --- yang merupakan titik berat dari pemetaan berfikir atau berfikir strategis --- maka susulannya adalah menetapkan agenda pemikiran strategis yang mendesak dibentangkan di kalangan masyarakat. Dengan kata lain, tugas selanjutnya dari (calon) pemikir adalah membuat agenda skala prioritas, dan secara metodologis harus membenturkan gagasan-gagasannya dengan kenyataan yang ada.
Selain persoalan penciptaan lapangan kerja (ekonomi), dan sebagainya, yang juga harus diprioritaskan adalah bagaimana menyikapi perkembangan teknologi karena ia memiliki implikasi terhadap aspek-aspek teologi (atau kehidupan beragama). Memang, ini adalah tugas para mujtahid, tapi tidak ada salahnya bila berbagai pihak menyumbangkan gagasan-gagasan (tapi bukan seperti mengeluarkan fatwa atau bernada sok tahu). Dan, tentu saja, gagasan-gagasan pemikir tidak usah terjebak pada hal-hal yang bersifat teknis. Ia haruslah sebagai “a generalist” dan bukan “an expert that perform complex work”. Metoda berfikirnya pun bukan lagi “defining a problem then seeking a solution or evaluating different solution” (deduktif), tapi sudah menjadi “recognize a powerful solution then seek the problem it might solve” (induktif).
Atas dasar metoda berfikir induktif, seorang pemikir tidak akan menggunakan --- misalnya --- isu-isu jilbab, potong tangan, jenggot, atau jubah sebagai “the agent to change the rules of the game”. Teman saya bilang, “jubah atau jenggot lecak aja diurusin!” Mungkin ia terlalu sinis, tapi saya berpendapat bahwa “powerful” yang dimiliki oleh seorang pemikir tidak imbang untuk digunakan mengurusi masalah-masalah yang menjadi prioritas kesekian (seperti “jenggot” dan “jubah” itu).
Dikhawatirkan, kekeliruan membuat pemetaan pemikiran dan skala prioritas akan menjauhkan dari upaya-upaya pencerahan (enlightment / aufklarung / isyraqiyah). Dengan kata lain, jangan sampai yang didapat justru adalah pengkaburan, pembingungan atau bahkan pembodohan. (Suatu bentuk imperialisme berfikir). Apalagi jika gagasan-gagasan yang dilontarkan tidak mematuhi standar ilmiah yang minimal mengandalkan logika dan pembuktian. Rasanya kurang bijak --- dengan berlindung di balik kebebasan (liberalisme) berfikir --- orang disuguhi terus dengan gagasan-gagasan kurang bermutu untuk mencapai tingkat kekeruhan seperti air empang atau lumpur Lapindo.
***
DENGAN merakayasa peristilahan Ali Syaria’ti (pemikir Iran), saya katakan bahwa salah satu tugas intelektual adalah meracik dan menebarkan madu pemikiran, bukan narkoba (candu) pemikiran. Tapi, saya jangan dituduh berada dalam deretan yang sama seperti Alan Sokal (seorang professor fisika Universitas New York) yang menuding kelompok postmodernisme (mazhab Perancis) sebagai pembuat, bandar, dan pengecer narkoba pemikiran yang dicandu habis oleh kalangan mahasiswa dan intelektual.
Standar ilmiah yang saya maksudkan jangan ditafsirkan sebagai penafian atas secercah kebenaran yang disumbangkan oleh postmodernisme, yang antara lain berupa penyingkapan topeng-topeng rasio (dan filsafat). Juga jangan sampai dipelintir dan dibalikkan untuk dihujamkan kepada saya bahwa justru metoda ilmiah tak berpretensi untuk tahu apa yang benar dan karena itu hanya bisa mengusulkannya, termasuk mengusulkan gagasan-gagasan aneh. Tetapi, jangan lupa, metoda ilmiah memahami apa yang salah dan mampu membuktikannya.
Bila dikaitkan dengan ini, seharusnya Ulil juga memberikan bukti-bukti kesalahan aspek-aspek Islam seperti yang dicontohkannya (jilbab, rajam, dan sebagainya) --- alinea 8. Hal yang sama sepatutnya juga dihindari pembelaan diri seperti dengan menyodorkan argumen bahwa mahkota sains terletak pada kemampuannya memetabolisir diri, berevolusi, dan berkembang terus sesuai dengan denyut nadi perkembangan manusia, dan bukan terletak pada kemampuannya menyibak rahasia alam semesta (sebagaimana nuansa spektrum pemikiran yang saya gelar di atas). Maka, meskipun dalam tataran tertentu (bukan tataran universal) kita sepakat dengan keabsahan pernyataan: “sains (Islam) harus dipandang sebagai suatu ‘organisme’ hidup” (alinea 1), namun juga adalah sah-sah saja bila kemudian muncul pertanyaan: Sebagai suatu “organisme”, bukankah sains (Islam) memiliki kode genetik? Karena Ulil menggunakan istilah “organisme”, maka mungkin ada baiknya jika Ulil mengaitkan pembahasannya dengan aspek bioteknologi atau rekayasa genetika (atau lebih menukik lagi: Nanoteknologi). Sehingga, akan lebih elok bila kajian tentang Islam itu bersifat lintas disiplin keilmuan (liberal yang konsisten).
***
BAGAIMANAPUN kita harus menghindari ketakutan akan ketidakteraturan (ataxophobia). Sebab, boleh jadi ketidakteraturan pemikiran masyarakat yang ditimbulkan oleh gagasan-gagasan liberal bisa berfungsi sebagai jembatan untuk menata kembali bangunan pemikiran Islam yang sesungguhnya, bukan yang semu. Dan modal dasar untuk itu adalah menghilangkan kemalasan atau ketakutan untuk berfikir (phronemophobia).
Kami yakin, paparan di atas akan dapat mengantarkan kepada identifikasi garis demarkasi antara “Liberalisme Berfikir” dan “ Liberasi Berfikir”. Yang disebutkan terakhir merupakan bagian dari aksi-aksi yang bergerak mendaki dan bertanggungjawab (aqabah --- QS 90 : 12) untuk membebaskan segala bentuk perbudakan (QS 90 : 13), terutama perbudakan berfikir; karena hanya dengan melalui pembebasan (dalam bahasa Ali Syari’ati disebut “revolusi”) pemikiranlah bisa dilancarkan pembebasan atau liberasi-liberasi lainnya, seperti pembebasan dari beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada masyarakat (QS 7 : 157). Dan ini erat kaitannya dengan kebangkitan kaum tertindas (mustadh’afin), seperti yang diisyaratkan oleh Allah SWT (QS 28 : 5). [**]
Jakarta, 17 / 8 / 2007.
_______________________________________
Pada terbitan Seri 2 (“Islam Liberal?”) nanti masih akan dibahas alinea 1 (dan lain-lain) tulisan Bung Ulil Abshar Abdalla: “Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam” (Kompas, 18 Nov. 2002) --- lihat “Lampiran ”.
La Ode Zulfikar Toresano (Aba Zul) adalah Koordinator Forum Studi Politik dan Teknologi Nasional / Forum SPTN (http://forumsptn-nonliberal-islam.blogspot.com) dan juga Pemimpin Redaksi Jurnal DPD Plus DIGITAL.
Tulisan ini juga pernah dimuat dalam Jurnal Islam Liberal? No. 1 (Juni 2004) dengan Pemimpin Redaksi adalah L a Ode Zulfikar Toresano.